Benarkah Daya Beli Menurun?

Benarkah Daya Beli Menurun ???

Berikut Pendapat Pak Rheinald Kasali :

“Saya kok ragu daya beli turun. Kajian yang kami lakukan pada dataran mikro menunjukkan uang sedang berpindah (shifting) dari kalangan menengah atas ke ekonomi rakyat. Dan para elit sekarang sedang sulit karena peran sebagai “middleman” mereka pudar akibat disruptive innovation, lalu meneriakkan “daya beli turun”.

Saya cek di tiga titik:

1. JNE. Ini adalah jaringan logistik yg market sharenya sudah di atas PT Pos dan nama perusahaannya disebut oleh semua bisnis online. Di JNE saya dapat data pegawainya ditambah terus utk melayani pengambilan dan pengiriman logistik. Penambahan SDM beberapa bulan terakhir sampai dengan 500 orang.

Tak banyak orang yg tahu bahwa konsumen dan pedagang beras di Kalimantan kini lebih banyak membeli beras dan minyak goreng via tokopedia dari Surabaya, Lombok, Makasar dan lain-lain. Juga tak banyak yang  tahu bahwa angkutan kargo udara dari Solo naik pesat utk pengiriman garmen dan barang-barang kerajinan. Juga dari kota-kota lainnya. Artinya usaha-usaha kecil dan kerakyatan mulai diuntungkan

2. Retailer. Aprindo melaporkan penjualan yg dicapai anggota Aprindo semester 1 sales drop 20%. Ini mulai mengikuti pola angkutan taksi yg sdh turun skitar 30-40% tahun lalu. Apakah karena daya beli? Bukan, penyebabnya adalah shifting ke taxi online. Sama halnya retail dan hotel yg beralih dari konvensional ke online.

Artinya bukan daya beli drop, bukan juga karena keinginan membeli turun, melainkan terjadi shifting

3. Produsen besar FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Hampir semua yang kami temui mengakui omset mereka naik 30-40%. Mulai dari tepung terigu kami cek ke Bogasari sampai dengan obat-obatan (consumer health) kami cek ke Kalbe. Demandnya masih naik pesat. Tetapi produsen seperti Gulaku mengaku drop karena kebijakan HET yg mulai dikontrol pemerintah.

Lalu siapa yang pendapatannya turun dan mengapa turun?
Jawabnya yang turun adalah grosir-grosir besar yg biasa membayar kepada produsen mundur 45 hari-3 bulan. Diantaranya adalah supermatket-supermarket besar yg biasa “ngerjai” UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan menunda pembayaran. Kini dengan munculnya dunia online UMKM bisa langsung, maka supermarket besar kekurangan pasokan. Produsen besar juga menahan stoknya, lebih mengutamakan membuka jalur distribusi baru.

Berkat Tol laut kini para agen-agen penyalur FMCG yg berada di Lombok, NTT, Maluku, Sulawesi dan lain-lain bisa dapat barang langsung dari produsen tanpa melalui middleman di Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain-lain.

Kini penerimaan para midleman besar di Pulau Jawa itu kehilangan pasar. Demikian juga supermarket-supermarket besar  yg terbiasa menjual kepada para agen di masa lalu. Kini mereka juga dibatasi karena para produsen mulai menata jaringan distribusinya berkat infrastruktur yg bagus dan kedatangan kapal yg lebih rutin (kebijakan tol laut).

Itulah yg mereka keluhkan dengan  “Daya beli turun”. In fact, pasar bergeser, pemerataan tengah terjadi walaupun blm sampai ke bawah sekali (kelompok prasejahtera), namun “kekayaan” kelompok mapan di Pulau Jawa (khususnya para middleman) tengah tergerus.

Smg kita bisa sedikit lebih jernih melihat. Bahwa pembangunan infrastruktur dan tol laut ini menimbulkan dampak shifting yg besar, namun dalam jangka panjang mudah-mudahan baik bagi pemerataan kelas menengah. Tinggal tax policy utk menangani the plutocrats (kalangan superkaya yang jumlahnya sedikit tapi menguasai banyak).

Salam.” (dikutip dari WAG).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *